h1

Sistem Perpajakan di Indonesia

February 18, 2009

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (misalnya: ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem official-assessment menjadi sistem self-assessment yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. Sistem Self-assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Self Assesment System antara lain :
1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada WP sendiri
2. Wajib Pajak Aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Sebaliknya pada sistem official-assessment besarnya pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh Fiskus (aparat pajak). Kriteria dari Official Assesment system adalah :
1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Perbedaannya kedua sistem ini terletak pada pemegang tanggung jawab (siapa) yang menetapkan besarnya pajak yang seharusnya terutang. Jika dalam sistem official-assessment penetapan besarnya jumlah pajak Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Fiskus, sehingga segala resiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab Fiskus, misalnya terlambat membayar atau melapor dikarenakan keterlambatan Fiskus menetapkan besarnya jumlah pajak terutang Wajib Pajak yang harus dibayar. Keterlambatan ini bisa saja dikarenakan terbatasnya petugas pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak, yang nota bene tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajaknya menjadi sistem self-assessment dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri pula. Di sini terlihat adanya pergeseran tanggung jawab dari Fiskus kepada Wajib Pajak, yang tanpa disadari Wajib Pajak bahwa hal ini akan menjadi beban berat dalam melaksanakan kewajban perpajakannya. Fiskus dalam sistem self-assessment hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya saja yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. System self assessment yang kini dianut Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini akan berhasil apabila memenuhi beberapa syarat yang diharapkan ada dalam diri Wajib Pajak yaitu:
1. Kesadaran Wajib Pajak (tax consciousness)
2. Kejujuran Wajib Pajak
3. Kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (tax mindness)
4. Kedisiplinan Wajib Pajak (tax discipline) dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Dalam system ini terdapat pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melakukan self assessment memberikan konsekuaensi yang berat bagi Wajib Pajak, artinya jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Perpajakan yang dipikul kepadanya, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat. Oleh karena itu system self assessment mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Sistem ini juga dapat memberikan biaya tambahan (dalam arti luas) bagi Wajib Pajak karena Wajib Pajak akan mengorbankan lebih banyak waktu dan usaha serta biaya untuk membayar jasa konsultan pajak. Selain itu self assessment menunjukkan proporsi yang lebih kecil dari yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga sesuai dengan kenyataan yang ada, jumlah pajak yang dianggarkan akan menurun pula.

Di lain pihak system ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat meningkatkan produktifitas dan murah. Pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan (sekaligus memerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada Wajib Pajak, sehingga waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan lainnya. Selain itu system self assessment akan mendorong Wajib Pajak untuk memahami dengan baik atas system perpajakan yang berlaku terhadapnya.

Selama pelaksanaan sistem self-assessment dimulai sejak pertama kali reformasi perpajakan dilakukan hingga saat ini (1983-2009), sudah empat kali UU KUP diubah yaitu tahun 1994, 1997, 2000 dan terakhir 2007. Perubahan yang dilakukan secara komprehensif ini membawa dampak bagi pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, terutama perubahan-perubahan yang berhubungan dengan kewajiban Wajib Pajak dalam menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya. Sering kali mereka dihadapkan dengan keterbatasan informasi mengenai perubahan tersebut sehingga tidak sedikit yang akhirnya mendapat teguran dari Dirjen Pajak (DJP) karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Dikarenakan Indonesia menganut sistem self-assessment, hal ini memaksa Wajib Pajak untuk selalu aktif mencari informasi-informasi perpajakan yang terbaru, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Namun, tindakan Wajib Pajak tersebut kurang effektif jika tidak dibarengi dengan kebijakan DJP dalam mensosialisasikan setiap informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini patut diperhatikan karena tidak semua Wajib Pajak mengerti peraturan perpajakan tanpa adanya penjelasan dari DJP, sehingga dapat mencegah timbulnya kesalah-pahaman antara WP dengan Fiskus.

Di dalam melaksanakan sistem self-assessment, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti memberikan penyuluhan perpajakan (tax dissessmination), pelayanan perpajakan (tax service), dan pengawasan perpajakan (law enforcement). Hal tersebut harus dapat dilaksanakan secara optimal agar tercipta kepatuhan sukarela (voluntary compliance) Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan haknya di bidang perpajakan. Penyuluhan perpajakan perlu dilakukan untuk mmberikan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan sistem self-assessment ini, karena tidak satu pasal pun dalam undang-undang perpajakan yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem self-assessment kecuali di dalam penjelasan atas undang-undang R.I No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi sebagai berikut:

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah:
a) Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
b) Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
c) Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (self-assessment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Dari penjelasan tersebut diharapkan Wajib Pajak lebih memahami kewajiban perpajakannya,namun apakah sistem self-assessment tersebut telah memenuhi kebutuhan Wajib Pajak dan Fiskus, dimana sistem tersebut harus dapat mengefisiensikan administrasi pajak yaitu tidak menyulitkan pemerintah dalam memungut pajak dan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Menurut Fritz Neumark, kemudahan dalam melakukan administrasi tercermin jika memenuhi empat syarat sebagai berikut:
a. The requirement of clarity, yaitu dalam proses pemungutan pajak terdapat kejelasan, antara lain menyangkut kejelasan mengenai subjek, objek, tarif, kapan pajak harus dibayar, di mana harus dibayar, hak-hak WP, sanksi hukum bagi WP maupun bagi pejabat pajak (kursif-pen) dan sebagainya.
b. The requirement of continuity, yaitu menyangkut perlunya kesinambungan kebijaksanaan, karena peraturan perundang-undangan kemungkinan dapat berubah-ubah dan bervariasi, tapi tetap dalam kerangka kebijakan umum perpajakan.
c. The requirement of economy, yaitu menghendaki agar organisasi dan administrasi pajak (fiskus) dilaksanakan seefisien mungkin, karena biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk pemungutan pajak harus seimbang, dalam hal efisiensi itu bukan hanya dari segi fiskus, tapi juga dari segi WP.
d. The requirement of convinience, yaitu menghendaki supaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan WP merasa senang, maksudnya tidak merasa tertekan, merasa diburu atas kewajiban membayar pajak. Misalnya, merasa senang karena dapat mencicil hutang pajak atau merasa senang karena tidak dipersulit dalam memperoleh kembali kelebihan membayar pajak.

Pelayanan di bidang perpajakan dilakukan untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian bagi Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan.

Sistem self assessment bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun system ini juga membuka adanya kemungkinan penyimpangan dari Wajib Pajak untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar. Direktorat Jendral pajak sebagai instansi yang diberi wewenang untuk menerapkan kebijakan dalam rangka mengawasi dan menjaga penerimaan pajak wajib untuk melakukan berbagai tindakan agar system self assessment berjalan dengan baik.

Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan system self assessment, Dirjen Pajak melakukan dua fungsi utama :
1. Fungsi pemeriksaaan (audit function) yang ditujukan untuk memantau dan mengawasi kepatuhan Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi pemungutan atau penagihan (colection function) yang ditujukan unuk meneliti dan mencatat pembayaran pajak, meneliti bahwa semua pelaporan Wajib Pajak telah diikuti dengan pelunasan pajak yang terutang, baik sebagian maupun keseluruhan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Untuk meyakinkan sistem self-assessment dilaksanakan dengan baik, perlu dilakukan pengawasan (Law enforcement) dalam pelaksanaannya. Peran pengawasan ini dilakukan oleh Fiskus dalam bentuk pemeriksaan (tax audit) dengan maksud menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, kemudian penyidikan pajak (tax investigation) dan terakhir berupa penagihan pajak (tax collection).

Pemeriksaan dalam fungsinya merupakan salah satu alat yang diperlukan dalam melaksanakan manajemen perpajakan. Khususnya dalam self-assessment system ada ketentuan bahwa pelaporan WP dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan terjadinya kesalahan . Pembuktian tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan penelitian dan pemeriksaan. Pada prinsipnya pemeriksaan merupakan kegiatan mengumpulkan bukti/bahan-bahan untuk dijadikan dasar menerbitkan Surat Ketetapan dan tujuan lain yang berkaitan dengan administrasi pajak. Kecuali pemeriksaan tersebut merupakan kegiatan rutin yang bukan insidental.

Hampir serupa dengan tujuan pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dilakukan sebagai salah satu upaya DJP untuk menindak WP yang telah melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan. Menurut undang-undang perpajakan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan terjadinya tindakan pidana dalam perpajakan apabila WP melakukan hal-hal seperti alpa, sengaja, percobaan dan pengulangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpilkan bukti serta memperjelas tindak pidana pajak yang telah dilakukan WP.

Terakhir, penagihan pajak dilakukan apabila terdapat selisih perhitungan pajak terutang dalam SPT yang dilaporkan oleh WP dengan perhitungan menurut Fiskus sehingga timbul pajak terutang kurang bayar. Oleh karena itu, DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk Wajib Pajak yang bersangkutan. Penagihan pajak juga dilakukan atas sanksi admnistrasi pajak berupa bunga dan denda yang timbul akibat kelalaian Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang belum dilunasi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, sistem self-assessment ini masih terbentur dengan beberapa kendala, diantaranya sebagai berikut:
1. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri masih diragukan kebenarannya,oleh karena itu dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan pajak karena yang mengetahui kebenaran SPT yang dilaporkan WP hanya ia sendiri.
2. Masih banyaknya Wajib Pajak yang kesulitan untuk menghitung/memperhitungkan pajak yang terutang, karena di dalam undang-undang tidak dijelaskan secara terinci bagaimana menghitung pajak terutang untuk berbagai jenis usaha, sehingga banyak perusahaan yang akhirnya melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya. Lain halnya ketika WP harus melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menjadi laporan keuangan fiskal. Seperti yang dilakukan di Belanda, dimana laporan keuangan fiskal merupakan by product dari akuntansi komersial.
3. Kendala juga tidak terjadi di pihak WP, di pihak fiskus juga terjadi masalah yaitu terbatasnya akses data Wajib Pajak yang dimiliki oleh pihak ketiga sehingga mempersulit DJP untuk mendeteksi kebenaran isi SPT yang dilaporkan WP. Sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Sejauh ini pelaksanaan sistem self-assessment masih dipertahankan sesuai dengan yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007. Perubahan undang-undang yang terakhir ini sudah lebih banyak menunjukkan perkembangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fasilitas pelayanan pun sudah ditingkatkan dengan adanya modernisasi di kantor-kantor pelayanan pajak sehingga lebih memudahkan akses WP untuk mencari informasi perpajakan terkini, dan WP yang memilki mobilitas tinggi.

Untuk menilai kinerja sistem pemungutan pajak ini, diperlukan beberapa alat ukur, menurut penelitian Gunawan Setiyaji dan Hidayat Amir, diantaranya :
1. Penerimaan pajak
2. Tax ratio (tax coverage ratio dan tax buoyancy ratio)
3. Jumlah pertambahan Wajib Pajak
4. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (voluntary compliance)

Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan, bahwa kinerja sistem self-assessment kita masih belum optimal. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak diantaranya yaitu tax amnesty dan SIN (Single Identification Number) yang sedang dikembangkan oleh Dirjen Pajak. Pemberian tax amnesty baru terealisasi dalam bentuk Sunset Policy (soft amnesty) yaitu menghapuskan seluruh atau sebagian sanksi administrasi Wajib Pajak yang diberlakukan untuk periode satu tahun (berakhir pada tanggal 31 Des 2008). Dirjen pajak juga telah mereformasi undang-undang Pajak Penghasilan yang diberlakukan mulai 1 Januari 2009, dimana tarif dasar penghitungan pajak hanya ada satu lapis (single rate tax) untuk WP Badan dan PTKP lebih tinggi untuk WP Orang Pribadi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah Wajib Pajak memperhitungkan pajak terutangnya dalam rangka mendukung sistem self-assessment.


Daftar Pustaka :

Eko Hadiyanto,2007,Kinerja Pengenaan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri Pada KPP di Lingkungan Kanwil Dirjen Pajak Jabar 1,Tesis, Program Magister Akuntansi Universitas Padjajaran,Bandung.

Gunawan Setiyaji, Hidayat Amin,2005,Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia,Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul,Jakarta.

John Hutagaol,2007,Perpajakan:Isu-isu Kontemporer ,Graha Ilmu,Yogyakarta.

Mardiasmo, 2004 perpajakan, penerbit Andi Offset Yogyakarta

Mohammad Zain,2003,Manajemen Perpajakan,PT.Salemba Emban Patria,Jakarta.

Syofrin Syofyan, Asyhar Hidayat,2004,Hukum Pajak dan Permasalahannya, PT.Refika Aditama, Bandung.

Tri Astuti Dian,2007,Tinjauan Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak Pada KPP Bandung Bojonegoro,Laporan Akhir,Program Magister Akuntansi Universitas Padjajaran,Bandung.

Yohanes Jehadu,2007,Pengaruh Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan,Tesis,Program Magister Akuntansi Universitas Padjajaran,Bandung.

h1

Summary of Issues Affecting Low-income Filers (indonesian language)

February 15, 2009

Masalah-masalah yang Mempengaruhi Low-Income Filers

Kerumitan timbul dalam sistem pajak U.S. terhadap seluruh tingkatan penghasilan perorangan. Adanya pembayaran pajak minimum menjadi beban wajib pajak (WP) berpenghasilan tinggi untuk menjadi WP patuh (dan beban itu semakin meningkat terhadap WP berpenghasilan menengah). WP menengah pun merasa diberatkan dengan adanya penghapusan pengecualian untuk WP Orang Pribadi, kredit pajak anak dan kredit pajak lainnya. Berbelit-belitnya aturan atas pembayaran kembali kredit pajak – yaitu kredit pajak penghasilan yang habis terpakai (EITC) dan kredit pajak anak – membuat bingung para orangtua pekerja dimana kemungkinan mereka memenuhi satu,atau dua syarat memperoleh kredit pajak tersebut, atau bahkan tidak keduanya.
Kerumitan di dalam memahami undang-undang pajak juga sering dialami WP, seperti konflik antara tujuan kebijakan pajak di dalam UU pajak yaitu membuat pajak yang adil dan membuat pajak yang sederhana menjadi masalah bagi WP kecil. WP besar sering menghadapi kerumitan dalam masalah-masalah keuangan yang berhubungan dengan aturan atas pajak dari penghasilan investasi mereka.
Ketentuan pajak yang relatif mudah bagi kebanyakan filers menjadi sulit bagi Low-Income filers karena kehidupan keluarga mereka yang rumit, pekerjaan mereka yang berganti-ganti, atau hubungan mereka dengan aktivitas ekonomi bawah tanah. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan berbahasa juga menjadi penghambat low-income filers untuk memahami ketentuan restitusi pajak atau untuk menghitung pajak terutang. Masalah tersebut mempengaruhi kemampuan mereka untuk menentukan apakah mereka harus merestitusi pajak, bagaimana mereka harus menghitung potongan tunjangan-tunjangannya, kemudian bagaimana jika mereka memiliki hutang PPh, dan apakah mereka dapat mengajukan kredit pajak anak dan EITC.
Kerumitan ini secara tidak sengaja menimbulkan kesalahan atau kegagalan bagi low-income filers untuk memperoleh manfaat pajak yang seharusnya mereka terima. Kerumitan tersebut juga mempengaruhi Internal Revenues Service (IRS) dalam memutuskan apakah mereka akan memberikan toleransi atas ketidakpatuhan (disengaja atau tidak) atau non-partisipasi low-income filers tersebut, atau menyediakan sumber daya bagi low-income filers atas disproporsi jumlah pajak yang ditagih atau kredit pajak yang mereka keluarkan.
Untuk mengurangi kerumitan low-income filer tersebut mungkin dibutuhkan solusi di luar sistem pajak, seperti menstabilkan kehidupan keluarga mereka atau memperluas kesempatan memperoleh pendidikan mereka.
Sedangkan solusi atas sistem pajak penghasilan yang sekarang agar mempermudah pengajuan bagi perorangan yang berpenghasilan rendah, yaitu dengan menghapus EITC dari sistem pajak, mengurangi biaya administrasi IRS dengan memindahkan tanggung jawab kepada lembaga lain, pihak ketiga atau penerima manfaat itu sendiri.
Terakhir dengan meningkatkan kemampuan IRS dalam membuat ketetapan pajak bagi low-income filer. Meningkatkan kepatuhan tanpa mengurangi partisipasi secara mendasar, tergantung pada kemampuan IRS dalam mengidentifikasikan kesalahan tanpa meningkatkan compliance costs bagi filer yang telah memenuhi syarat. Dan mungkin dibutuhkan tambahan sumber daya.
Kerumitan
• Tunjangan pemerintah, biaya tanggungan untuk anak dan hadiah-hadiah tidak dikenai pajak dan tidak diperhitungkan di dalam penghasilan kotor. Sehingga WP kecil yang kebanyakan memperoleh tunjangan ini tidak dapat mengajukan EITC.
• Fleming v. IRS menyarankan agar IRS menggunakan tes “facts dan circumtances” dalam melakukan audit untuk membedakan kelompok-kelompok rumah tangga yang memiliki alamat yang sama. Hal ini ditujukan untuk menentukan status kepala rumah tangga bagi keluarga yang tinggal bersama tersebut.
• Tes residensi dikatakan lebih mudah dimengerti oleh wajib pajak dibandingkan tes pendukung dan tes kebutuhan rumahtangga dalam rangka memenuhi syarat EITC. Namun bagi beberapa filers tes ini masih membingungkan terutama bagi mereka yang berbagi hak asuh anak. Berdasarkan analisis Jefrey Liebman bahwa tes residensi ini dapat mengurangi kesalahan dalam pengajuan EITC sebesar 40 persen. Karena menunjukkan suatu residensi lebih mudah ketimbang menyimpan catatan pengeluaran yang panjang lebar atas tanggungan mereka.
• Ketentuan tahun 1990, mengeluarkan aturan tiebreaker dimana aturan tersebut memberikan izin mengakui tanggungan anak bagi filer yang memiliki Adjusted Gross Income (AGI) tertinggi. Ketentuan ini menjadi masalah bagi ibu tunggal yang tinggal bersama orangtua yang memilki penghasilan tinggi. Maka ia tidak dapat digolongkan sebagai EITC bagi orangtuanya, walaupun orangtuanya memiliki penghasilan tinggi. Dengan AGI tiebreaker , pengajuan orangtua anak yang menjadi tanggungannya secara langsung membatalkan pengajuan WP lainnya.
• Wajib pajak menikah dengan status pisah harta dapat mengajukan status kepala rumah tangga agar memperoleh EITC jika memenuhi tiga syarat, yaitu:
o Mereka harus tinggal terpisah dari pasangan mereka selama enam bulan terakhir pada tahun berjalan.
o Mereka harus mengeluarkan biaya kebutuhan rumah tangga dimana mereka dan putra,putri, atau anak tiri mereka tinggal selama tahun berjalan.
o Mereka harus dapat menyatakan bahwa anak mereka seorang dependen.
Jika telah memenuhi semua syarat maka mereka dapat memperoleh EITC, namun banyak dari pasangan terpisah yang gagal setidaknya salah satu dari tiga tes di atas karena adanya bantuan pemerintah yang diperoleh anak mereka.
• Ketidakseragaman definisi (syarat) anak di dalam banyak ketentuan pajak yang dikeluarkan berkaitan dengan manfaat pajak, membuat wajib pajak harus menunjukkan banyak bukti yang dilampirkan dalam mengajukan beberapa kredit pajak sehingga membingungkan WP itu sendiri.
• Adanya kebijakan baru yang dikeluarkan dewan kongres mengenai kredit pajak tambahan bagi keluarga besar yang memiliki tiga atau lebih anak namun memperoleh penghasilan rendah mengharuskan WP menghitung ganda kredit pajaknya baik dengan rumus baru maupun rumus lama kemudian memilih mana kredit pajaknya yang lebih besar.
• Pemotongan oleh perusahaan menyebabkan wajib pajak kecil yang memiliki banyak pekerjaan, atau tidak mendapat pekerjaan selama tahun berjalan, mengalami kesulitan menghitung kewajiban perpajakannya dan menyebabkan mereka harus mengajukan lebih bayar untuk direstitusi walaupun mereka tidak memiliki hutang pajak.
Kerumitan dalam pajak memiliki banyak dimensi dan bisa didefinisikan dalam berbagai cara. Ada empat elemen kerumitan, yaitu compliance costs, administrative costs, noncompliance and participation. Keempat elemen tersebut menjadi indikator adanya kerumitan bagi WP kecil.
Meningkatkan administrasi Bagi Low-Income Filers
Agar dapat menyederhanakan sistem pajak bagi low-income filers sekaligus mengurangi biaya admnistratif IRS, ada tiga pendekatan, yaitu:
• Menghapuskan EITC dari sistem pajak penghasilan
• Menyederhanakan ketentuan pajak yang mempengaruhi low-income filers
• Meningkatkan proses pelaksanaan administratif IRS
Namun untuk strategi agar terciptanya kepatuhan dan partisipasi WP kecil butuh suatu telaah lebih lanjut karena menyangkut dengan tujuan kebijakan perpajakan lainnya.

h1

Hello world!

February 1, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!